Minggu, Agustus 08, 2010

Menakar Urgensi Partai Politik Kristen

Kehadiran Partai Politik (parpol) Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia mengalami satu proses dinamika yang panjang. Namun, mengacu pada masa sekarang, kehadiran Partai Politik Kristen telah menjadi polemik tersendiri karena mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Kristen. Parpol Kristen begitu dirindukan tetapi sekaligus juga di benci.

Masyarakat yang pro atau yang mendukung mengajukan segudang argumen demi membenarkan dukungannya, diantaranya, Parpol Kristen menurut mereka adalah sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan bangsa ini. Mengapa? Beberapa faktor yang dikemukakan adalah bahwa selama ini aspirasi Kristen tidak tersalurkan lewat partai lain dan terjadi marjinalisasi perannya. Juga fakta sekarang menjamurnya UU dan perda-perda yang berbau agamis tertentu yang menggerogoti empat pilar bangsa yakni UU 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebhinekaan. Singkatnya kelompok pro ini berkesimpulan parpol Kristen yang kuat adalah jawaban semua itu.

Sebaliknya, disisi lain. Kelompok masyarakat yang menentang berpandangan bahwa kehadiran parpol Kristen adalah sebuah kemunduran. Itu sama saja tidak nasionalis karena cenderung jadi partisan dan sektarian. Bagi mereka, pengalaman selama empat pemilu, 1955, 1999, 2004 dan 2009 telah menjadi contoh kegagalan parpol Kristen. Satu-satunya solusi adalah menyalurkan aspirasi ke partai nasionalis. Dengan cara itu perkuat empat pilar.

Dalam rangka merayakan sewindu Majalah Gaharu, majalah ini mencoba menggagas sebuah Diskusi Panel tentang sebuah kajian ilmiah, perlu tindaknya sebuah partai politik Kristen di Indonesia. Diskusi ini mengusung tema, “Urgensi Partai Politik Kristen dalam Konstelasi Politik Indonesia abad 21.” Diskusi ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar partai seperti ML Denny Tewu, Milton Pakpahan dan Boni Nababan, dan diskusi dipandu Putra Nababan. Diskusi yang dihadiri lebih dari seratus orang dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama, wartawan itu berlangsung dengan seru dan ramai. Terjadi debat pendapat yang sengit antara narasumber dengan peserta diskusi. Bagaimana pandangan mereka tentang seberapa penting kehadiran partai Kristen di Indonesia? Apa aspek-aspek yang mendasari dan apa keuntungan bagi umat Kristen itu sendiri? Sebaliknya jika tidak penting, bagaimana dan kemana umat Kristen menyampaikan aspirasi perjuagannya?

ML Denny Tewu, Ketua Umum PDS Munaslub Manado berpandangan bahwa kebutuhan akan parpol Kristen sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi Kristen. Menurutnya berbagai produk UU di DPR dan termasuk menjamurnya perda-perda syariah tidak mencerminkan keadilan dan pluralitas Indonesia. Nah kehadiran parpol Kristen, menurut Denny disini perlu untuk mengawal dan menjaga empat pilar bangsa. “Kami (PDS) telah bersuara di parlemen dan terbukti ketika masih di Senayan berhasil memperjuangkan kepentingan komunitas Kristen dan komunitas lainnya,” tutur lulusan program doktor Universitas Pajajaran Bandung Ini.

Lebih jauh Denny mengungkapkan, empat pilar bangsa sekarang mulai diguncang. Bahkan tidak mungkin kalau acuan demokrasi bisa menguburkan empat pilar sendiri jika melihat konstelasi pertimbangan politik di DPR. Denny memberi contoh hasil penelitian litbang Kompas yang menyatakan 80 persen masyarakat khususnya anak muda tidak suka Pancasila. “Pancasila secara ideologi tidak ada lagi berganti dengan ideologi agama. Ini pengorbanan secara sebuah generasi yang akan hilang,” ungkapnya kuatir sembari menguraikan sebuah data bahwa 25 triliun dana departeman agama hanya 25 milyar di peruntukan bagi Kristen. Ini menurut Denny sebagai ketidakadilan lain yang perlu dimonitor. Anggaran keadilan seharusnya berlaku proporsional. Masalah lain, UU Perbankan Syariah sebenarnya tidak penting, kalau itu bagian produk silahkan tidak bisa dihalangkan tetapi tidak harus UU sendiri. Disinilah menurut Denny, pentingnya peran parpol Kristen. “PDS sudah melakukan itu di DPR dan terbukti Bimas Kristen mendapat tambahan. Hal seperti ini tidak mungkin diperjuangkan parpol nasionalis lain, sekalipun orang Kristen banyak disana,” gugatnya.

Pandangan yang berbeda diungkapkan Milton Pakpahan. Politisi Demokrat yang juga anggota DPR RI ini lebih mengajak menelaah kebelakang sejarah perjalanan bangsa. Tahun 1908 hingga 1928 adalah bicara soal kesatuan. Kita tidak terjebak untuk menerima minoritas. Jadi tidak harus menerima minoritas di DPR. Alumni ITB ini lebih menerima keberadaan politisi Kristen berkarya di DPR dan tidak harus partai Kristen. Menurutnya tahun 1971-1999 di DPR saja tidak ada partai Kristen tetapi banyak politisi Kristen yang bisa mengemban tugas menyampaikan aspirasi itu.

“Era 2009-2014 ini meski tidak ada partai Kristen di Demokrat sendiri ada 20 orang atau sekitar sekitar 15 orang Kristen bahkan wakil ketua partai kita juga orang Kristen,” tukas anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua ini. “Saya mewakili Papua, yang kebetulan batak Kristen yang lahir di Jakarta. Saya ditugasi untuk memperjuangkan Papua. Kita jelas mewarnai mereka dengan membawa panji-panji Kristen,” kilahnya.

Keberadaan politisi Kristen di partai nasionalis, kata Milton, justru sangat penting. Melalui lobi dan berjuang dengan anggota separtai yang bukan Kristen, memperjuangkan penghapusan peraturan atau perda-perda yang tidak sesuai UUD 1945. “Perjuangan seperti ini lebih elegan dan lebih maksimal hasilnya,” tambahannya sembari menambahkan keberadaan mereka di partai bisa memperkuat sebagai jangkar di tengah, tidak ditarik ke kiri atau ke kanan. Lebih jauh, Milton malah menganjurkan agar orang Kristen berusaha berjuang dari semua parpol inklusif. “Sekarang PKS aja terbuka, kenapa kita coba masuk ke sana. Di sana kita bisa berperan lebih. Di pegunungan Papua sana, ada juga anggota dewan Kristen dari PKS,” tukasnya memberi contoh nyata.

Pendapat ini tentu saja disanggah oleh Denny Tewu. Menurutnya, politisi kristen di partai manapun, termasuk nasionalis seperti PD, PDIP dan Golkar, kebijakan partai amat tergantung kepada ketua partainya. “Contoh kecil saja lihat pembakaran gereja, mana ada bisa dibicarakan di partai-partai tertentu yang banyak kristennya sekalipun, ini menandakan kebijakan tergantung ketuanya. Beda dengan PDS atau partai kristen sebelumnya, walau sedikit di DPR mereka langsung menanggapi dengan serius,” ujar lulusan Fakultas Universitas Sam Ratulangi ini mencoba mementahkan argumen Milton.

“Perusakan rumah ibadah, masalah ijin, perlakuan diskriminatif dan sebagainya menjadi tantangan dan menjadi bagian dari kita bersama. Disini tidak hanya politisi tetapi juga pengamat, pers, LSM dan lainnya. Kuncinya lebih banyak bekerja dari orang lain,” timpal Milton mencoba memberikan pendapatnya.

Pendapat berseberangan kedua politisi kristen berbeda partai ini coba dijembatani pandangan Boni Hargens. Pengamat politik Universitas Indonesia ini lebih memandang dari sisi obyektifitas ilmiahnya. Apakah perlu partai kristen? “Bagi saya cara berpolitik yang baik adalah melampaui simbol. Dia harus berangkat dari standar nilai-nilai yang sama. Yang penting yang harus diperjuangkan universal itu,” tegasnya menanggapi paparan kedua narasumber lainnya.

Dosa pemerintah terbesar adalah tidak peduli dengan masalah sosial. Sekian rumah ibadah dirusak oleh sekelompok orang yang anarkis dimana-mana. Seakan-akan ini film-film tontonan di layar televisi. Setelah adegan itu dibiarkan saja. Buat saya itu bukan kepribadian seorang pemimpin,” kritiknya tajam sembari menyayangkan masalah pluralisme yang makin menguatirkan sepeninggal Gus Dur.

Jika pertanyaannya: efektifkah keberadaan parpol kristen? Sebetulnya yang sedikit, kalau kita saling menonjolkan perbedaan, disana sama saja kita memperlihatkan warna kental masing-masing dan ini tidak menyelesaikan masalah, begitu katanya. Misalnya partai Hindu, Kristen ataupun Cina, ini akan membuat tercapainya mimpi pluralisme akan sulit. Boni Hargens mengutip pandangan Arnold Toinbee, yang mengatakan nasionalis akan menguat jika ada musuh dari luar. Jika masing-masing akan memperkuat identitas kelompok sendiri disana. Masing-masing akan saling unjuk gigi. Sesuai teori itu, keberadaan itu akan tajam dan pada gilirannya akan melahirkan ruang permusuhan.

“Saya mau bilang bukan partai subtansial, tapi bagaimana orang kristen harusnya bicara memberikan kontribusi untuk membangun bangsanya. Karena antara misi kekristenan dan pribadi, dan juga misi kekuasaan itu sulit dibedakan. PDS, Partai Katolik dan lainnya, dimata saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa selama ini,” kritiknya. Menanggapi ini, Denny mengakui ada perbedaan harus didialogkan.

Kekristenan itu seperti ini lho dan harus disosialisasikan. Keberadaan partai kristen menurutnya menjadi penting karena untuk memperjuangkan aspirasinya. “Lebih muda lewat pintu sendiri daripada pintu orang lain. Faktanya memang begitu kok,” ujarnya. Selain itu, SDM kita juga bisa ditampung. Selama ini, kader GMKI dan GAMKI susah mendapat tempat di partai nasionalis.

Namun Milton justru lebih melihat pentingnya check and balance. “Saya kembalikan ke voters in human, mereka yang menentukan dan punya hak suara. Mereka akan melihat semua partai dan apa yang sudah dilakukan. PDS sendiri masih punya 200 wakil rakyat di daerah mereka harus memberikan warna jelas sehingga mereka bisa bangkit kelak bisa menuju Senayan,” ujarnya diplomatis menantang PDS membuktikan diri ke pemilihnya. Milton menghormati hak itu, akan tetapi baginya tetap perjuangan itu tidak hanya satu rumah harus lebih membuka diri terhadap partai nasionalis. “PAN dan PKS menyatakan inklusif, kenapa kita gak coba, kan lebih baik nantinya kan?” tantangnya sembari mengingatkan dengan hanya menuju satu partai itu sama merusak ekosistem ke-Indonesia-an.

Mengacu pada latar belakang sejarah, demikian Hargens lebih jauh menguraikan, bahwa 9 partai pada pemilu 1971 melakukan fusi, berdasarkan kelompok alirannya yakni agamis dan nasionalis. Menariknya Parkindo dan Partai Katolik waktu itu tidak mau dikelompokkan ke PPP atau kelompok agamis (kanan) tetapi mereka memilih bergabung dengan PDI kelompok paham nasionalis. Menurut Boni Hargens, ini seharusnya mencerminkan bahwa sikap kristen sejak dulu memang condong nasionalis. Identitas itu mampu tidak, dijaga sampai kini?

“Saya melihat partai Demokrat terlalu ke kanan. PDIP yang murni partai tengah. Itu yang benar. Coba ditimang kalau benar ke depannya, PBR akan membubarkan diri dan bergabung dengan Golkar di bawah Ical lalu juga PPP beralih ke Golkar, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib PDS dan PKS? Apa akan memikirkan PDKS (gabungan keduanya), tentu sulit bukan? Partai agama apapun kita terima semua sah secara politik, namun secara alamiah ada seleksi alam nantinya. Nanti partai akan mengerucut ke 4-5 partai. Partai yang tidak bisa eksis pasti akan mati muda.

“Saya kira, jika terjadi pengerucutan seperti itu solusinya mau tidak mau PDS ke depan harus berafiliasi ke PDIP di tingkat pusat, dengan demikian mereka lebih konsentrasi di daerah-daerah yang memang khusus basisnya. Artinya PDS akan leading sebagai partai lokal, seperti terjadi di Aceh. Itu sebagai satu jalan keluar yang perlu dipikirkan petinggi PDS ke depan,” himbaunya memberikan analisa.(Sumber: Milis)

DUKUNG JUGA DALAM DANA KE BANK CENTRAL ASIA, KANTOR CABANG UTAMA DAAN MOGOT MELALUI ACCOUNT NOMER 198 3023 600 ATAS NAMA PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Mohon maaf, nama saya Sembah Sujud, karena saya memang suka menyembah dan bersujud.

"Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu"
Markus 1:4

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar